Buku ini berisi informasi tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia, Bancakana Uang rakyat di Senayan, Kasus-Kasus Perdagangan Hukum, dan Perang terhadap praktek KKN di Indonesia.
Buku ini berisi petunjuk pelaksanaan otonomi daerah dan pedoman organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh pemerintah NKRI pada tahun 2000. Di dalamnya diatur kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
Buku ini berisi informasi tentang cara mengatasi tantangan otonomi daerah, perkembangan ekonomi regional dalam perspektif otonomi daerah, banjir dan otonomi daerah serta keberlanjutan pembangunan, BUMN dan Otonomi daerah, penguatan daya saing melalui kesadaran berkompetisi, menembus pasa eropa, nasionalisme di tengah kapitalisme global, mempertanyakan kepentingan LSM dalam pembangunan, pembangu…
Buku ini berisi informasi tentang kebijakan keseimbangan penduduk sebagai alat pemantau tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar daerah, kebijaksanaan urbanisasi di Indonesia, perencanaan ketenagakerjaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya wanita dalam menghadapi era globalisasi, model penumbuhan dan pengembangan, makna pemilu sebagai stabilitas dan pertumbuh…
Buku ini berisi informasi tentang kemungkinan implikasi yang timbul di masa mendatang tentang otonomi, desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia, upaya mencegah negativisme dalam pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan SDM aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam pelaksanaan otonomi dae…
Buku ini berisi informasi tentang desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekwensi persamaan pada pada karakteristik struktur dan proses pe…
Buku ini berisi informasi tentang pengertian mengatur, rumah tangga daerah,teknik membuat peraturan daerah, pengndangan peraturan daerah, dan lampiran-lampiran.
Buku ini berisi informasi tentang birokrasi di Indonesia, reformasi dan birokrasi,tantangan masa transisi, standar pelayanan minimal,dan cara mencari solusi yang tepat.
Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (floating execution) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum. Apalagi, jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negar ayang dijamin dan di…
Buku ini berisi informasi tentang pesan sekjen PBB kepada generasi muda, PBB, Badan-badan utama PBB, Anggara Belanja, Indonesia dan PBB, Bagan susunan badan-badan PBB, Datar negara-negara anggota PBB, dan 170 negara di dunia.