Sejak tahun 2001 bangsa Indonesia memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketika diberlakukan undang-undang ekonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (per 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan per 2014 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun2014 tentang Pemerintah Daerah) dan Undang-Unda…
Diakui atau tidak, dewasa ini sedang terjadi arus balik (dari bawah daerah dan masyarakat kritis) menentang sentralisme kekuasaan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang seimbang dengan potensi kekayaan daerah. Menguatnya kehendak mengenai pembagian kekuasaan yang demokratis dan wajar antara pemerintah daerah dan pusat. Dalam pembagian kekuasaan sejauh ini, pemikiran dal…
Buku ini berisi informasi tentang problem sosial Batam di masa depan, Batam dan masalah lapangan kerja, periwisata pulai Galang, kehidupan masyarakat Hinterland, dan Batam dalam pergulatan menuju Otonomi daerah.
Buku ini berisi informasi tentang pemerintahan daerah, kewenangan daerah,kepala daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, pemilihan umum dan DPRD, Perusahaan Daerah, Pajak Daerah, dan Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN.
Buku ini berisi informasi tentang dasar pemikiran dan analisis mengenai kedudukan dan peranan Kepala Daerah, maupun problematika seputar kepala daerah, eksistensi, peran, tugas, dan fungsi kepala daerah, serta persyaratan teknis dan administratif yang menjadi dasar bagi rekrutmen, analisis konsep dan pola kegiatan kepala daerah, analisis konsep dan tipologi kekuasaan dalam kepemimpinan kepala d…
Buku ini berisi informasi tentang cara mengatasi tantangan otonomi daerah, perkembangan ekonomi regional dalam perspektif otonomi daerah, banjir dan otonomi daerah serta keberlanjutan pembangunan, BUMN dan Otonomi daerah, penguatan daya saing melalui kesadaran berkompetisi, menembus pasa eropa, nasionalisme di tengah kapitalisme global, mempertanyakan kepentingan LSM dalam pembangunan, pembangu…
Buku ini berisi informasi tentang kebijakan keseimbangan penduduk sebagai alat pemantau tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar daerah, kebijaksanaan urbanisasi di Indonesia, perencanaan ketenagakerjaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya wanita dalam menghadapi era globalisasi, model penumbuhan dan pengembangan, makna pemilu sebagai stabilitas dan pertumbuh…
Buku ini berisi informasi tentang kemungkinan implikasi yang timbul di masa mendatang tentang otonomi, desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia, upaya mencegah negativisme dalam pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan SDM aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam pelaksanaan otonomi dae…
Buku ini berisi petunjuk pelaksanaan otonomi daerah dan pedoman organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh pemerintah NKRI pada tahun 2000. Di dalamnya diatur kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
Masalah otonomi daerah hingga 50 tahun usia Republik Indonesia, masih tetap merupakan topik yang menarik nonstruktural. Otonomi daerah merupakan fenomena politik yang terjadi di era globlaisasi, demokratisasi, dan perdagangan bebas. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang senantiasa diharapkan dapat memberi peluang bagi warga negara untuk mengembangkan daya kreatifnya.