Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat dipengaruhi eksistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita-cita luhur pembentukannya. Walaupun, selain peraturan perundang-undangan, elemen budaya hukum msy…
Buku ini mengingatkan kepada pernyataan Profesor Mochtar Kusumaatmadja, "Huku tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman." Hukum, yang salah satu fungsi klasiknya adalah untuk memwujudkan ketertiban sosial, tidak akan mampu menjelmakan fungsi itu jika tidak didukung oleh kekuasaan. Maka, dalam konteks itu, kehadiran negara merupakan keniscayaan. Pada negaralah ke…
Buku Mandatory Kesejahteraan: Konstitusi dan Mandat Negara ini adalah buku terakhir dari trilogi buku tentang politik kesejahteraan, yaitu Negara dan Politik KEsejahteraan: Reorientasi ARah Baru Pembangunan (Gramedia, 2021) Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta Jalan KEsejahteraan (LP3ES, 2022). Buku ketiga ini melengkapi beberapa kajian dan tema yang belum terkupas dalm dua buku sebelum…
Begitu lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Lettu Kahardiman mulai menggeluti bidang hukum hingga usia tuanya. Dimulai dengan menjadi Oditur (Jaksa Militer) di AURI. Tugas berat pertamanya justru menangani kasus pilot muda yang ditinju hingga KO oleh oilot legendaris AURI, Komodor Leo Wattimena. Walaupun lututnya sempat gemetar, tetapi tugas pertamanya selesai denga tuntas tanpa i…
Buku ini memuat perdebatan mengenai apa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil lPresiden tahun 2024. Perdebatan yang disajikan tak melulu hukum, tetapi juga politik, etika dan psikologi. Selain itu, isinyajuga dilengkapi dengan argumentasi para pakar dan Hakim Konstitusi dalam memandang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, serta diakhir…
Transformasi Politik dan Hukum di Indonesia: Nagari dan Kolonisasi hingga Desentralisasi adalah kajian jangka panjang tentang perubahan historis kesatuan politik nagari di Minangkabau, hubungan, kepemilikan dan relasi yang selalu dinamis antara hukum adat matrilinieal Minangkabau, hukum Islan dan hukum negara. Meskipun fokus utama buu ini adalah periode setelah kejatuhan Presiden Suharto pada 1…
Buku ini dapat menjadi bahan penting dalam pendidikan hukum pidana di kampus hukum maupun lembaga pendidikan dan institusi penegak hukum (misalnya kepolisian, kejaksaan KPK, kehakiman, advokat) serta bahan penting bagi sosialisasi KUHP di seluruh Indonesia.
Buku ini memuat kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yangm enjadi rujukan utama dalam hukum pidana Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai berbagai tindak pidana, sanksi yang dapat dikenakan, serta prinsip pertanggungjawaban pidana. Penyusunan KUHP dilakukan secara sistematis, mencakup ketentuan umum, jenis pidana, hingga pasal yangmenjadi landaasan penegakan hukum pidana di Indonesia. Sel…
Ketika Indonesia mulai membangun demokrasi dan negara hukum (rule of law), menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998. segera menjadi jelas bahwa upaya ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya reformasi UUd 1945, simbol perjuangan merebut kemerdekaan, sudah diberlakukan pada masa revolusi 1945-1949. Selama sepuluh tahun setelahnya, Indonesia punya Konstitusi federal dan UUD Sementara…
Pembahasan peran hukum internasional dalam hubungan internasional kontemporer semakin relevan di era globalisasi. Buku ini membahas peran hukum internasional dalam berbagai aspek hubungan internasional kontemporer disertai berbagai kasus termutakhir dan membumi dengan praktik Indonesia dalam melaksanakan hubungan internasionalnya. Diawali denga penjelasan mengenai hubungan internasional kontemp…