Buku ini berisi informasi tentang elite yang berkuasa, korupsi yang disahkan dan terselubung, mafia daerah, uang dan komoditi, nilai perantara universal, korupsi birokratis dan keterbelakangan di Zaire, serta dasar teoretis pematangan korupsi birokratis 1965-1979.
Buku ini berisi informasi tentang kejahatan dan perubahan sosial, mencegah kejahatan kerah putih, Korupsi sebagai sumber kerawanan, Memunculkan Keadilan dari Kasus Soeharto, Menegakkan Hukum, dan Hakikat HAM sebagai Keseimbangan.
Buku ini berisi informasi tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia, Bancakana Uang rakyat di Senayan, Kasus-Kasus Perdagangan Hukum, dan Perang terhadap praktek KKN di Indonesia.
Buku ini berisi informasi tentang kasusu korupsi dari Aceh hingga Papua, Koruptor yang melakukan perlawanan, Etos politik KPK, dan Menjaga Khitah KPK.
Buku ini berisi informasi tentang cara mengatasi tantangan otonomi daerah, perkembangan ekonomi regional dalam perspektif otonomi daerah, banjir dan otonomi daerah serta keberlanjutan pembangunan, BUMN dan Otonomi daerah, penguatan daya saing melalui kesadaran berkompetisi, menembus pasa eropa, nasionalisme di tengah kapitalisme global, mempertanyakan kepentingan LSM dalam pembangunan, pembangu…
Buku ini berisi informasi tentang kebijakan keseimbangan penduduk sebagai alat pemantau tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar daerah, kebijaksanaan urbanisasi di Indonesia, perencanaan ketenagakerjaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya wanita dalam menghadapi era globalisasi, model penumbuhan dan pengembangan, makna pemilu sebagai stabilitas dan pertumbuh…
Buku ini berisi informasi tentang kemungkinan implikasi yang timbul di masa mendatang tentang otonomi, desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia, upaya mencegah negativisme dalam pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan SDM aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam pelaksanaan otonomi dae…
Buku ini berisi petunjuk pelaksanaan otonomi daerah dan pedoman organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh pemerintah NKRI pada tahun 2000. Di dalamnya diatur kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
Masalah otonomi daerah hingga 50 tahun usia Republik Indonesia, masih tetap merupakan topik yang menarik nonstruktural. Otonomi daerah merupakan fenomena politik yang terjadi di era globlaisasi, demokratisasi, dan perdagangan bebas. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang senantiasa diharapkan dapat memberi peluang bagi warga negara untuk mengembangkan daya kreatifnya.
Buku ini berisi informasi tentang desentralisasi yang terjadi di Inggris, Prancis, dan Belanda, pengaturan desentralisasi tahun 1945-1974, hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945, dan desentralisasi menurut UUD No.5 Tahun 1974.