Sebagai suatu langkap pemantapan atau penguatan sistem demokrasi (konsolidasi sistem demokrasi) salah satu periode yang harus dilewati dalam perubahan sistem ketaatanegaraan dari otoritarian sentralistik oligarkis menuju sistem ketatanegaraan demokratis desentralistik adalah melewati beberapa langkah eksperimentasi. Eksperimentasi tersebut, seperti infrastrukturdemokrasi, perumusan perangkat h…
Pada awal-awal dikenalnya hak asasi manusia (HAM), manusia mengenalnya sebagai seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia dan tidak boleh diganggu gugat atas dasar sebagai manusia. Saat ini HAM telah menjadi prinsip-prinsip moral yang menetapkan standar tertentu atas perilaku mausia dan secara teratur dilindungi sebagai hak-hak hukum dalam hukum internasional dan hukum nasional. Doktrin mengena…
Buku ini berisi tentang pergerakan mahasiswa islam indonesia dan beberapa catatan mengenai paradigma pergerakan mahasiswa islam indonesia. Selamat membaca
ILMU NEGARA : Setiap orang yang pernah belajar di Fakultas Hukum sudah barang tentu mempelajari ilmu negara sebagai pengetahuan pengantar untuk dapat lebih mendalami pengetahuan hukum positif di bidang ketatanegaraan pada tingkatan berikutnya. Ilmu negara menyajikan pokok-pokok bahasan yang bersifat abstrak-konseptual dan teoretis berkenaan dengan berbagai aspek negara. Padahal, sebagaimana dik…
Rasanya 70 atau 100 kontributor pun tidak cukup untuk menggambarkan kiprah kepemimpinan seorang Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Perjalanan dan pengalaman ahli Tata Negara Indonesia selama lebih dari 30 tahun di berbagai tugas kenegaraan dan jabatan publik, pendidikan dan organisasi kemasyarakatan begitu panjang, sehingga tidak heran kalu begitu banyak pula tokoh Indonesia yang mengirim tulisannya …
Buku ini berisi informasi tentang sumber hukum, undang-undang dasar, undang--undang dasar 1945, dan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan dalam ketatanegaraan di Indonesia.
Buku ini berisi informasi tentang keniscayaan reformasi konstitusi, menggugat proses reformasi konstitusi, problematika hasil amandemen, urgensi komisi konstitusi menuju konstitusi baru, dan reformasi konstitusi di samping jalan sesat.
Buku ini berisi kajian-kajian mengenai lembaga perwakilan, demokrasi dan lembaga perwakilan di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hubungan DPR Dengan Lembaga Negara Lainnya. Buku ini juga dilengkapi dengan UU No. 16 Tahun 1969, dan TAP MPR No. III/MPR/1976. Buku ini direkomendasikan kepada teman-teman yang tertarik untuk mempelajari ilmu tata negara.