Masalah otonomi daerah hingga 50 tahun usia Republik Indonesia, masih tetap merupakan topik yang menarik nonstruktural. Otonomi daerah merupakan fenomena politik yang terjadi di era globlaisasi, demokratisasi, dan perdagangan bebas. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang senantiasa diharapkan dapat memberi peluang bagi warga negara untuk mengembangkan daya kreatifnya.
Buku ini berisi informasi tentang ketentuan umum sistem pemerintahan negara dan daerah di Indonesia, pembentukan daerah, kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, perangkat daerah, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan p…
Buku ini berisi informasi tentang dasar pemikiran dan analisis mengenai kedudukan dan peranan Kepala Daerah, maupun problematika seputar kepala daerah, eksistensi, peran, tugas, dan fungsi kepala daerah, serta persyaratan teknis dan administratif yang menjadi dasar bagi rekrutmen, analisis konsep dan pola kegiatan kepala daerah, analisis konsep dan tipologi kekuasaan dalam kepemimpinan kepala d…
Buku ini berisi informasi tentang pemerintahan daerah, kewenangan daerah,kepala daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, pemilihan umum dan DPRD, Perusahaan Daerah, Pajak Daerah, dan Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN.
Buku ini berisi informasi tentang aspek-aspek mengenai kejahatan pencucian uang, ketentuan pencucian uang di Indonesia, prinsip-prinsip Know Your Customers, Beberapa Pengaturan Lain di Luar UUPU 2002 Dalam Rangka Anti Pencucian Uang, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kebijakan dan Tindakan Internasional Terhadap Pencucian Uang, tindakan Finansial Task Force dan rekomendas…
Buku ini berisi informasi tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia, Bancakana Uang rakyat di Senayan, Kasus-Kasus Perdagangan Hukum, dan Perang terhadap praktek KKN di Indonesia.
Buku ini berisi petunjuk pelaksanaan otonomi daerah dan pedoman organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh pemerintah NKRI pada tahun 2000. Di dalamnya diatur kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
Buku ini berisi informasi tentang cara mengatasi tantangan otonomi daerah, perkembangan ekonomi regional dalam perspektif otonomi daerah, banjir dan otonomi daerah serta keberlanjutan pembangunan, BUMN dan Otonomi daerah, penguatan daya saing melalui kesadaran berkompetisi, menembus pasa eropa, nasionalisme di tengah kapitalisme global, mempertanyakan kepentingan LSM dalam pembangunan, pembangu…
Buku ini berisi informasi tentang kebijakan keseimbangan penduduk sebagai alat pemantau tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar daerah, kebijaksanaan urbanisasi di Indonesia, perencanaan ketenagakerjaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya wanita dalam menghadapi era globalisasi, model penumbuhan dan pengembangan, makna pemilu sebagai stabilitas dan pertumbuh…
Buku ini berisi informasi tentang kemungkinan implikasi yang timbul di masa mendatang tentang otonomi, desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia, upaya mencegah negativisme dalam pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan SDM aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam pelaksanaan otonomi dae…