Buku ini berisi informasi tentang undang-udang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, perubahan pertama undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, perubahan kedua undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, perubahan ketiga undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Perubahan keempat UUD NKRI Tahun 1945 dan UUD NKRI tahun 1945 dalam satu naskah.
Buku ini berisi informasti tentang undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis republik Indonesia, sejarah UUD NKRI, dan kekurangan yang terdapat pada UUD 1945. Buku ini berusaha menjadi pembaca kritis terhadap UUD 1945 yang pada hakekatnya adalah karya manusia yang juga mengandung kelemahan.
Buku ini berisi informasi tentang putusan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia, ketetapan MPR RI I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 S/D 2002, Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang peraturan tata tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang perubahan peraturan t…
Buku ini berisi informasi tentang latar belakang dasar pemikiran dan tujuan perubahan UUD 1945, Dasar Yuridis dan kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945, Proses Perubahan UUD 1945, dan Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945.
Buku ini berisi informasi tentang teks proklamasi, dekrit presiden, pembukaan undang-undang dasar 1945, undang-undang Dasar 1945, piagam Jakarta, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan Hasil Karya Konstituante Bandung.
Buku ini berisi informasi tentang undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945.
Buku ini mencatat dokumen tentang sikap MPR terhadap maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001 untuk membubarkan DPR MPR yang pada berebut kursi dan proyek, tetang pertanggungjawaban Presiden RI yang mulia K.H. Abdurrahman Wahid, Kudeta MPR RI terhadap Presiden yang mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan melengserkan yang mulia K.H. Abdurrahman Wahid dari tahta dan sejumlah doku…
Buku ini berisi informasi tentang TAP MPR tentang pencabutan referendum.
Bku ini berisi tap MPR tentang perubahan TAP MPR, GBHN, pertanggungjawaban presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris MPR RI, dan pengangkatan wakil presiden RI.
Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (floating execution) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum. Apalagi, jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negar ayang dijamin dan di…