Buku ini berisi informasi tentang latar belakang dasar pemikiran dan tujuan perubahan UUD 1945, Dasar Yuridis dan kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945, Proses Perubahan UUD 1945, dan Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945.
Buku ini berisi informasi tentang teks proklamasi, dekrit presiden, pembukaan undang-undang dasar 1945, undang-undang Dasar 1945, piagam Jakarta, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan Hasil Karya Konstituante Bandung.
Buku ini menyajikan jawaban-jawaban atas dua pertanyaan yang kerap muncul dalam narasi dualisme naskah UUD 1945. Pertama, betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi pancasila? Kedua, Apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?
Buku ini adalah panduan praktis tentang proses pembuatan undang-undang, pelaksanaan, dan pemantauannya. Karena disajikan dalam bentuk komik, maka buku ini menjadi lebih mudah untuk dipahami dan menarik bagi segala umur.
Buku ini berisi informasi tentang UUD RI 1945 sebagai konsep dasar sistem pengelolaan kehidupan nasional, pembahasan pasal demi pasal UUD 1945, Dasar-dasar kepemimpinan presiden dalam rangka sistem pengelolaan kehidupan nasional menurut UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR, dan pelestarian UUD 1945.
Buku ini berisi informasi tentang undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945.
Buku ini mencatat dokumen tentang sikap MPR terhadap maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001 untuk membubarkan DPR MPR yang pada berebut kursi dan proyek, tetang pertanggungjawaban Presiden RI yang mulia K.H. Abdurrahman Wahid, Kudeta MPR RI terhadap Presiden yang mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan melengserkan yang mulia K.H. Abdurrahman Wahid dari tahta dan sejumlah doku…
Buku ini berisi informasi tentang TAP MPR tentang pencabutan referendum.
Bku ini berisi tap MPR tentang perubahan TAP MPR, GBHN, pertanggungjawaban presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris MPR RI, dan pengangkatan wakil presiden RI.
Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (floating execution) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum. Apalagi, jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negar ayang dijamin dan di…