Ketika Indonesia mulai membangun demokrasi dan negara hukum (rule of law), menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998. segera menjadi jelas bahwa upaya ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya reformasi UUd 1945, simbol perjuangan merebut kemerdekaan, sudah diberlakukan pada masa revolusi 1945-1949. Selama sepuluh tahun setelahnya, Indonesia punya Konstitusi federal dan UUD Sementara…
Pembahasan peran hukum internasional dalam hubungan internasional kontemporer semakin relevan di era globalisasi. Buku ini membahas peran hukum internasional dalam berbagai aspek hubungan internasional kontemporer disertai berbagai kasus termutakhir dan membumi dengan praktik Indonesia dalam melaksanakan hubungan internasionalnya. Diawali denga penjelasan mengenai hubungan internasional kontemp…
"Indonesia adalah negara hukum." Itu komitmen yang ditegaskan sejak awal oleh para pendiri bangsa (founding fathers). Namun sayang, setelah lebih dari 70 tahun usia republik ini, kondisi penegakan hukum masih karut marut. Di sana sini masih terjadi banyak ketimpangan. Parlemen sebagai lembaga negara yang mewakili suara rakyat, turut menyumbangkan kiprahnya. Malalui tiga fungsi yang diembanny…
Buku ini ditulis dengan maksud membuat hukum perkawinan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan itu bentuk tanya jawab dalam buku ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama mengenai hukum perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang golongan, agama, dan kepercayaan termasuk yang bukan warga negara Indonesia. Bagian kedua secara khusus menjelaskan perkawinan Islam …
ILMU NEGARA : Setiap orang yang pernah belajar di Fakultas Hukum sudah barang tentu mempelajari ilmu negara sebagai pengetahuan pengantar untuk dapat lebih mendalami pengetahuan hukum positif di bidang ketatanegaraan pada tingkatan berikutnya. Ilmu negara menyajikan pokok-pokok bahasan yang bersifat abstrak-konseptual dan teoretis berkenaan dengan berbagai aspek negara. Padahal, sebagaimana dik…
Buku ini berisi informasi tentang kejahatan dan perubahan sosial, mencegah kejahatan kerah putih, Korupsi sebagai sumber kerawanan, Memunculkan Keadilan dari Kasus Soeharto, Menegakkan Hukum, dan Hakikat HAM sebagai Keseimbangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (floating execution) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum. Apalagi, jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negar ayang dijamin dan di…
Buku ini berisi informasi tentang asal-usul perserikatan bangsa-bangsa, organisasi dan struktur perserikatan bangsa-bangsa, perdamaiana dan keamanan internasional, pembangunan ekonomi dan sosial, hak-hak asasi manusia dan bantuan kemanusian, dekolonisasi,hukum internasional, badan-badan antar-pemerintah yang berhubungan dengan PBB, dan lampiran.