Text
Kekalahan Ideologi Manusia Timor
inkonsistensi antara harapan dan kenyatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Indonesia di Timor-Timur selama era integrasi menjadi sebuah bahan yang menarik untuk mengungkap bangunan suprastruktur apa yang berada di baliknya. Kontradiksi antara tujuan politik hukum Orde Baru untuk mengokohkan integrasi serta hasil penerapan hukum di Timor-Timur yang pada kenyataannya membangun sebuah prakondisi bagi lepasnya Timor-Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi, telah memotivasi penulis untuk melihat integrasi, di luar konteks alternatif terbaik. Sebagai ideologi arbitrer yang mencerminkan usaha kelompok-kelompok dominan untuk membernarkan keberlangsungan dominasi mereka di Timor-Timur. rnKondisi semacam ini mengindikasikan bahwa penguasa Orde Baru telah menjadikan hukum sebagai alat politik dominasi penguasa dan bukan untuk melindungi eksistensi manusia Timor yang bermartabat dan beridentitas Timoris. Di sisi lain, anatomi konflik yang membias dan penuh friksi antara kelompok pro kemerdekaan dan pro integrasi di Timor-Timur yang tidak didasarkan pada bangunan ideologi organis yang kokoh mengindikasikan bahwa proses konflik yang berlangsung di Timor_timur bukanlah murni antara manusia Timor belaka namun adalah hasil dominan yang secara hegemonis jauh lebih tajam dinyatakan dalam orientasi budaya yang berlaku dengan mana kesadaran subyektif individu itu dibentuk.rnDominasi ini meliputi pembentukan pandangan hidup dan cara berpikir secara bertahap namun pasti yang bermuara pada peningkatan stabilitas sistem kapitalisme dan memperkuat struktur kekuasaannya. Realitas semacam ini, mengacu pada pemikitan Gramsci, dinamakan realitas hegemoni. Wujud hegemoni yang permanen di Timor-Timur adalah hegemoni Portugal yang telah mulai dirintis eksistensinya sejak setengah millennium silam dan mencapai bentuknya yang paling sempurna semasa era integrasi.
No other version available