Text

Himpunan Undang-Undang Barang dan Jasa Terbaru dan Terlengkap

---

Untuk mendukung kegiatan operasional, perangkat pemerintahan sering kali membutuhkan barang ataupun jasa. Barang dan jasa ini pengadaannya adiperoleh dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD). Anggaran untuk pengadaan barang/jasa ini umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan komponen dari belanja APBN/APBD berupa belanja modal/investasi maupun belanja langsung yang juga dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah di dalamnya meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Kegiatan ini merupakan hal penting dalam menyerap anggaran. Pada hakikatnya, pengadaan barang/jasa merupakan upaya pihak pengguna dalam mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan. Untuk merealisasikannya, sudah seyogyanya jika pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa ini tunduk pada etika dan norma atau peraturan terbaik.

Aspek hukum terkait pengadaan barang/jasa penting untuk dipahami agar terhindar dari hal-hal yang berlawanan dengan hukum. SEbab pemahaman aspek hukum ini dapat membuat pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman aspek hukum ini juga dapat memberikan pengetahuan akan akibat serta kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Ini akan sangat berguna agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini dapat berjalan efisien dan efektif.

Ketidaktahuan akan peraturan perundangan tentunya dapat berakibat fatal. Faktanya, sejumlah pejabat, terutama yang bertugas dalam menangani pengadaan barang/jasa telah tersandung perkara korupsi. Penyebabnya, banyak dari mereka yang ditemukan tidak mematuhi peraturan hukum terkait PEngadaan Barang/Jasa. Untuk itu, Buku Himpunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa ini dibuat untuk menambah pemahaman para pembaca.

Di dalamnya terdapat Peraturan PEresiden no.54 tahun 2010 sebagai dasar hukum pengadaan barang/jasa di Indonesia, yang menggantikan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003. Kemudian, terdapat pula peraturan presiden yang melengkapi peraturan tersebut sebagai bentuk perubahan Peratusan Presiden no. 54 tahun 2010. Semoga Buku Himpunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa ini dapat bermanfaat.

---

Availability

Detail Information

Series Title

Undang-Undang

Call Number

658.83 HIM

Publisher

Yogyakarta : LEGALITY., 2016

Collation

516 p.; ilus.; 20 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

658.83

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Cet.1, 2016

Subject(s)

Undang- Undang
undang-Undang, barang dan jasa
Barang dan jasa

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment